TEMPO.CO, Sebelum rapat kerjanya dengan Komisi II DPR, AHY sempat bertemu dengan anggota DPR dari Partai Demokrat Jakarta – Komisi atau Komisi II DPR diperkirakan akan menggelar rapat gabungan dengan Menteri Agraria dan Perencanaan Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pada pertemuan dinas sore ini pukul 14.00. WIB, AHY berharap bisa turun langsung atas nama pemerintah untuk berdiskusi dengan DPR, khususnya terkait persoalan mafia tanah dan tanah di ibu kota Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan, sebelum rapat dengan Komite Pemerintah, AHY alias Agus Harimurti Yudhoyono berencana bertemu dengan anggota DPR Partai Demokrat.
Sebelum rapat kerjanya dengan Komisi II DPR, AHY sempat bertemu dengan anggota DPR dari Partai Demokrat Namun Benny tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pertemuan yang akan dilakukan AHY dengan para legislatornya. Ia mengatakan, hubungannya dengan AHY hanya sebatas pertemanan, tidak ada yang istimewa.
“Dia adalah pemimpin kita. “Ada baiknya bertemu anggota sebelum rapat, di satu tempat,” kata Benny melalui pesan singkat, Senin 25 Maret 2024.
Dalam pidato rapat selanjutnya, lanjut Benny, para pembentuk undang-undang di Pemerintahan dapat memberikan dukungannya terhadap perbedaan pandangan terhadap kinerja putra Presiden ke-6 tersebut. Benny memahami, tidak mudah bagi AHY untuk mengembangkan perannya sebagai Menteri ATR/BPN, apalagi dengan maraknya pembicaraan mafia tanah. Namun kami yakin AHY sebagai Presiden pada umumnya bisa menyelesaikan masalah ini dengan kebijaksanaannya, kata Benny. AHY, sedangkan Menteri ATR/BPN dilantik Presiden Joko Widodo pada Februari lalu. Ia menggantikan Marsekal (purnawirawan) Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Perencanaan Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa Mahfud Md.
Padahal, saat masih menjadi anggota Koalisi Perubahan, AHY dikenal getol mengkritisi kebijakan pemerintah. Bahkan, dia menyuruh anggota DPR dari Partai Demokrat untuk mengkritik.
Salah satu persoalan pertanahan dan pembangunan yang kerap dikritik AHY adalah pembangunan IKN. Juli lalu, AHY mempertanyakan sikap pemerintah terkait pengembangan IKN. Ia yakin pemerintah akan bertindak cepat jika pembangunan IKN selesai sebelum akhir tahun 2024. “Dalam pikiran kami tidak ada masalah. Tapi itu saja, harus dieksekusi sekarang, harus dilakukan sebelum 2024, apa yang kita kejar?” kata AHY. Menurut AHY, sebaiknya pemerintah fokus dulu pada peningkatan perekonomian negara, dibandingkan mencapai tujuan pembangunan IKN. “Ini adalah masalah ekonomi populer yang memerlukan solusi. Katanya, “Tugas khusus pengendalian APBN belum diprioritaskan.”
